Hingga Oktober 2023, Indonesia belum membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan Indonesia yang kuat terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka.

Rumor normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali muncul setelah sejumlah negara Arab membuka kembali hubungan dengan Israel.

Indonesia telah berhubungan dengan Israel sejak negara Zionis itu mulai berdiri pada 1948. Saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, relasi Indonesia dan Israel sangat terbatas.

Namun, relasi Jakarta dan Tel Aviv mulai menghangat pada era Presiden Soeharto dengan tetap melalui jalur tidak resmi.

Melansir The Diplomat, di era Order Baru, Indonesia sempat menjalin kerja sama militer dengan Israel. Kedua negara diyakini mulai bertukar informasi intelijen terkait kelompok komunis global dan transfer peralatan militer.

Indonesia bahkan dikabarkan sempat membeli senjata dari Israel sekitar tahun 1970-1980. Pada periode itu, Indonesia sempat mengirim puluhan anggota TNI (dulu ABRI) untuk berlatih di Israel.

Pada 1993, perdana menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin mengunjungi Jakarta dan bertemu Presiden Soeharto di kediaman pribadinya.

Saat itu, Indonesia membantah bahwa lawatan tidak resmi Rabin tersebut menggambarkan niat Jakarta-Tel Aviv menjalin hubungan diplomatik. Kunjungan Rabin tersebut menjadi pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara.

Enam tahun kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab mengumumkan niat Indonesia menjalin kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Israel.

Saat itu, Gus Dur melihat tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menentang penjajakan kerja sama dengan Israel.

Pada 1994, Gus Dur juga diundang oleh PM Israel Shimon Peres ke Yerusalem untuk menyaksikan perjanjian perdamaian antara Israel dan Yordania.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Indonesia-Israel:

  1. Dukungan untuk Palestina
    Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai. Pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel mungkin akan dipandang bertentangan dengan prinsip ini.
  2. Tekanan Domestik
    Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kelompok agama dan organisasi Islam, menentang normalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan sentimen domestik ini.
  3. Kepentingan Ekonomi dan Keamanan
    Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Indonesia dan Israel memiliki beberapa kerja sama tidak langsung, terutama di bidang teknologi, pertanian, dan keamanan siber. Namun, kerja sama ini biasanya dilakukan melalui pihak ketiga atau secara tertutup.
  4. Dinamika Global dan Regional
    Beberapa negara Muslim, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham Accords. Namun, Indonesia tampaknya belum akan mengikuti langkah ini dalam waktu dekat, mengingat komitmennya yang kuat terhadap Palestina.
  5. Isu Yerusalem
    Pengakuan Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya juga menjadi penghalang besar bagi Indonesia. Indonesia, seperti banyak negara Muslim lainnya, menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Kemungkinan di Masa Depan:
Meskipun hubungan diplomatik resmi belum terwujud, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel di masa depan, terutama jika ada kemajuan signifikan dalam proses perdamaian Palestina-Israel.

Namun, langkah ini kemungkinan besar akan memicu kontroversi domestik dan memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Sementara itu, kerja sama tidak langsung di bidang-bidang tertentu, seperti teknologi dan pertanian, mungkin akan terus berlanjut tanpa mengorbankan prinsip Indonesia dalam mendukung Palestina.

Meskipun tanpa hubungan diplomatik formal, Indonesia dan Israel memiliki potensi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi lebih lanjut. Dengan memperluas kerjasama ke sektor-sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan teknologi, kedua negara dapat saling menguntungkan dan memperluas pasar masing-masing.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Israel menunjukkan bahwa meskipun ada ketidaksepakatan di tingkat politik, kerjasama ekonomi tetap berlangsung dengan baik. Penting bagi kedua negara untuk memanfaatkan potensi kerjasama ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas jaringan perdagangan mereka.

Dengan memperhatikan dinamika hubungan dagang yang ada, Indonesia dan Israel dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Jadi, meskipun kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik tidak sepenuhnya tertutup, hal ini tampaknya masih jauh dari realisasi dalam waktu dekat. (fir)