Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil.
Gus Dur, yang merupakan presiden Indonesia pertama yang memiliki keterbatasan fisik, lahir di pesantren di Denanyar, Jombang, Jawa Timur.
Ia lahir dalam keluarga yang terkenal, dengan ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai menteri negara.
Gus Dur dikenal dengan julukan tersebut yang berasal dari gelar Gus, kehormatan untuk putra Kiai, dan Dur diambil dari namanya, Abdurrahman. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah ke Jakarta karena ayahnya terpilih sebagai ketua partai Masyumi.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia kembali ke Jombang selama masa revolusi melawan Belanda, sebelum kembali ke Jakarta pada tahun 1949.
Pendidikan dan Awal Karier Gus Dur
Ia ditugaskan menulis laporan investigasi dan merasa terbebani.
Gus Dur menempuh pendidikan dasar di Jakarta dan kemudian bersekolah menengah di Yogyakarta setelah tidak naik kelas. Di sana, ia belajar di berbagai pesantren dan dikenal sebagai murid berbakat.
Pada tahun 1963, Gus Dur mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Meskipun telah mahir berbahasa Arab, ia harus mengikuti kelas remedial agar dapat memenuhi syarat masuk universitas.
Selama di Mesir, Gus Dur terlibat aktif dalam asosiasi pelajar Indonesia dan bekerja sebagai jurnalis. Namun, karena situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, ia merasa terbebani untuk memberikan laporan tentang pelajar Indonesia di luar negeri.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, Gus Dur berupaya untuk melanjutkan studi ke Kanada serta aktif dalam lembaga penelitian pendidikan di Indonesia.
Perjalanan Gus Dur dalam Politik
Gus Dur memilih untuk bergabung dan berkiprah dalam politik meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penolakan.
Gus Dur, seorang yang memiliki latar belakang sebagai keturunan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Gus Dur, awalnya menolak tawaran untuk terlibat dalam dewan penasihat agama NU. Namun, dia akhirnya setuju setelah tawaran ketiga dari kakeknya, Bisri Syansuri. Keputusan ini membawanya pindah ke Jakarta dan menetap di sana.
Setelah bergabung dengan NU, Gus Dur mengambil peran sebagai reformis dan aktif dalam politik dengan ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama pemilihan umum legislatif 1982. PPP adalah hasil gabungan dari empat partai Islam, termasuk NU.
Selama kampanye, Gus Dur mengalami berbagai kemunduran, termasuk penangkapan dari pemerintah yang berusaha mengganggu kampanya PPP. Meskipun demikian, koneksinya dengan tokoh-tokoh penting, seperti Jenderal Beni Murdani, membantunya tetap aman.
Gus Dur melihat NU dalam keadaan stagnasi dan berinisiatif membentuk Tim 7 untuk melakukan reformasi dalam organisasi tersebut. Cita-citanya adalah menghidupkan kembali semangat dan fundamentalis NU, termasuk dalam kepemimpinan.
Reformasi dalam NU dan Penerimaan Pancasila
Gus Dur mengusulkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menghidupkan kembali NU.
Pada tahun 1983, setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, Gus Dur serta Tim 7 mulai menyiapkan respons NU terhadap keputusan yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa NU harus menerima Pancasila.
Seiring waktu, Gus Dur semakin fokus pada isu-isu sosial dan meninggalkan politik praktis dengan mengundurkan diri dari PPP. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fokus NU dalam mengatasi masalah sosial yang lebih mendesak.
Popularitas Gus Dur di kalangan anggota NU meningkat, dan saat Musyawarah Nasional tahun 1984, banyak yang mendukungnya untuk menjadi ketua umum NU, meski dia memberikan syarat untuk memiliki wewenang dalam pemilihan pengurus.
