Dinamika Kepemimpinan Gus Dur di NU
Gus Dur tetap memimpin NU meskipun pengurus yang dipilih tidak sesuai harapannya.
Gus Dur terpilih sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Sekjen Anwar Nuriis. Meskipun keinginannya untuk memilih pengurus secara mandiri tidak terwujud, dia tetap menjalankan kepemimpinannya dengan fokus pada reformasi pendidikan pesantren.
Di bawah kepemimpinannya, kualitas pendidikan pesantren ditingkatkan sehingga mampu bersaing dengan sekolah umum. Gus Dur juga merintis kelompok belajar untuk mendiskusikan interpretasi terhadap teks-teks Islam.
Dalam prosesnya, Gus Dur membuat beberapa kebijakan progresif yang tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan. Salah satunya adalah usulannya untuk mengubah salam Muslim menjadi lebih umum, yang menuai kritik tajam.
Hubungan Gus Dur dan Rezim Soeharto
Gus Dur berusaha memperjuangkan NU di tengah hubungan yang merenggang dengan rezim.
Meskipun diterima oleh rezim Orde Baru, Gus Dur tidak segan-segan mengkritik pemerintah, seperti pada proyek Waduk Kedung Ombo, yang menyebabkan hubungan antara Gus Dur dan Soeharto memburuk.
Dalam situasi politik yang semakin rumit, Gus Dur mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap Soeharto saat menjabat ketua NU untuk kedua kalinya. Dia membentuk aliansi politik dan memimpin NU untuk mendukung desakan terhadap Soeharto.
Gus Dur juga menolak tawaran untuk bergabung dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh BJ Habibi, karena dia merasa hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip inklusivitas.
Pemilihan Megawati sebagai Partner Politik
Berencana untuk menekan rezim Soeharto, tetapi Gus Dur telah menasehati Megawati untuk berhati-hati.
Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) didorong untuk berpartisipasi dalam upaya penekanan terhadap rezim Soeharto dengan dukungan nama dan pengaruh ayahnya.
Namun, dia diingatkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menolak pencalonan sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR 1998.
Nasihat ini diabaikan oleh Megawati, yang kemudian berakibat fatal saat terjadinya peristiwa Kuda Tuli pada 27 Juli 1996, di mana markas PDI diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung rezim Orde Baru.
Krisis dan Reformasi di Era Gus Dur
Gus Dur berpikir pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik.
Gus Dur memperhatikan situasi yang terjadi pada Megawati dan khawatir hal serupa dapat terjadi di Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai pilihan strategis, dia memutuskan untuk mundur secara politik dan berbalik mendukung pemerintah untuk bernegosiasi dengan Soeharto.
Meskipun kembali mendukung pemerintahan Soeharto, niat untuk melakukan reformasi tetap ada, dan Gus Dur bertemu dengan Amin Rais dari ICMI untuk mendiskusikan masalah-masalah dalam pemerintah.
Peristiwa Penting Menuju Reformasi 1998
Kekacauan benar-benar pecah, terutama di Jakarta, ketika protes mahasiswa menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998.
Pada bulan Juli 1997, semakin jelas bahwa bibit-bibit krisis finansial Asia telah muncul, dan Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi. Ketidakpuasan rakyat memicu protes besar-besaran, yang akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998.
Setelah terjadinya penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, Gus Dur yang sudah pulih, dipanggil bersama dengan pemimpin komunitas Muslim lainnya untuk membahas situasi dengan Soeharto.
Gus Dur Menjadi Presiden
Dengan dukungan yang ada, Gus Dur terpilih sebagai presiden Indonesia keempat dengan perolehan 373 suara.
Meskipun awalnya Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden, perolehan suara PKB yang mendukung Gus Dur dan keputusan Golkar untuk mendukungnya membuat Gus Dur terpilih sebagai presiden.
Megawati, meskipun kalah dalam pemilihan presiden, didorong oleh Gus Dur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan berhasil menang mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
