Reformasi dan Tindakannya Sebagai Presiden
Gus Dur melakukan gebrakan berani di awal masa kepemimpinannya dengan membubarkan departemen yang korup.
Setelah dilantik sebagai presiden, Gus Dur membentuk kabinet yang dilabeli sebagai kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari berbagai partai politik. Ia kemudian membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap sebagai alat kekuasaan Soeharto.
Di Aceh, Gus Dur memberikan opsi referendum sebagai cara untuk memperkuat otonomi tanpa memisahkan provinsi tersebut dari Indonesia, berbeda dengan kebijakan terhadap Timor Timur yang berujung pada pemisahan.
Hubungan Internasional dan Reformasi Militer Gus Dur
Gus Dur mulai mencopot para menteri dari kabinetnya karena dianggap sebagai halangan dalam rencana reformasi.
Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan langkah-langkah untuk memperluas hubungan internasional Indonesia di tengah kritik terhadap efektivitas pemerintahannya.
Ia mulai memecat para menteri yang dianggap tidak mendukung reformasi, termasuk Jenderal Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang terlibat dalam skandal pelanggaran HAM di Timor Timur.
Wiranto berusaha mempertahankan posisinya, namun Gus Dur tetap memerintahkannya untuk mundur.
Kontroversi dan Skandal Politik
Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat atas tuduhan korupsi, sehingga memperburuk hubungan dengan Partai Golkar dan PDIP.
Pemecatan Gus Dur tidak hanya terbatas pada Wiranto, tetapi juga terhadap Yusuf Kala dan Laksamana Sokardi yang terlibat dalam kasus korupsi, tanpa memberikan bukti yang jelas.
Hal ini menyebabkan hubungan Gus Dur dengan partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP semakin memburuk, menciptakan ketegangan mendalam dalam politik Indonesia.
Di tengah masalah tersebut, Gus Dur tetap berupaya melanjutkan reformasi, merencanakan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka dan mengusulkan pencabutan larangan terhadap marxisme-leninisme.
Ketegangan Sosial dan Dukungan Militer
Gus Dur sudah meminta untuk menghentikan aksi Laskar Jihad demi stabilitas dan kedamaian negara.
Pergerakan Laskar Jihad menyebabkan ketegangan di Maluku, yang semakin memburuk di tengah konflik antara kelompok Muslim dan Kristen.
Gus Dur berupaya menstabilkan situasi dengan meminta penghentian aksi militer, tetapi permintaannya tidak dipedulikan, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketenteraman.
Dalam situasi yang semakin sulit, terjadi skandal besar yang mengaitkan nama Gus Dur, yang dikenal dengan sebutan Bulogate dan Bruny Gate, yang merusak reputasi kepemimpinannya.
Kejatuhan Gus Dur dan Pelantikan Megawati
Gus Dur berusaha mempertahankan kekuasaannya meskipun jelas situasi sudah tidak menguntungkan.
Meskipun upaya Gus Dur untuk mempertahankan posisinya melalui pembubaran DPR dan ancaman darurat militer, ia menghadapi penolakan dari militer yang sebelumnya menjadi penyangga kekuasaannya.
Megawati Soekarnoputri, yang dulunya setia, akhirnya mendapatkan dukungan mayoritas di MPR dan secara resmi dilantik sebagai Presiden pada 23 Juli 2001, memaksa Gus Dur keluar dari Istana.
Gus Dur, yang awalnya menolak untuk mengakui pemecatannya, akhirnya meninggalkan kekuasaan dalam keadaan terpojok dan terisolasi.
