Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja Solo, Jogja, Surabaya, Malang, dan Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan.
Vandalisme yang menyerukan agar Jokowi diadili telah muncul di berbagai kota besar di Indonesia, menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang mendalam terhadap kepemimpinannya.
Gerakan ini mencerminkan adanya pihak-pihak tertentu yang kecewa dengan aksi-aksi politik Jokowi, terutama menjelang pemilihan presiden yang akan datang.
Dalam konteks demokrasi, ungkapan ketidakpuasan melalui vandalisme dipahami sebagai bagian dari perdebatan politik yang sehat, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai tindakan negatif.
Propaganda sebagai Alat Serang Politik
Propaganda adalah pesan politik yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu, biasanya sulit untuk dideteksi, tetapi tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang.
Tindakan vandalisme ini bisa dilihat sebagai bentuk propaganda yang bertujuan untuk merusak reputasi Jokowi sebagai pemimpin.
Pesan yang terkandung dalam vandalisme mengindikasikan bahwa ada kelompok yang berupaya meyakinkan publik bahwa Jokowi tidak layak menjadi pemimpin.
Bagi pengamat politik, propaganda ini menjadi alat untuk menciptakan narasi bahwa Jokowi adalah presiden yang gagal.
Respon Jokowi terhadap Kritikan
Respon Jokowi itu datar dan pendek, namun ia menciptakan peristiwa politik yang menunjukkan kedekatannya dengan rakyat.
Menanggapi serangan vandalisme dan kritikan, Jokowi cenderung memilih untuk tidak terlalu merespon secara emosional, tetapi tetap menunjukkan bahwa ia dekat dengan rakyat.
Gaya komunikasi Jokowi terkesan santai tetapi efektif, dimana semakin ia diserang, semakin banyak aktivitasnya yang berorientasi pada rakyat.
Aksi-aksi populis Jokowi menjadi strategi untuk menunjukkan bahwa ia tetap dicintai oleh warga meskipun menghadapi banyak kritik.
Gerakan Propaganda dan Diskursus Politik
Gerakan propaganda ini sebenarnya ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik.
Diskursus yang dibangun oleh gerakan propaganda tersebut bertujuan untuk menciptakan kekacauan dalam konteks politik.
Diskursus politik bisa menjadi kekacauan karena adanya manipulasi informasi dan narasi yang tidak akurat, yang dapat merusak hubungan antara masyarakat dan pemimpin, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah.
Propaganda ini tidak hanya sekedar untuk menghakimi atau menilai tindakan seseorang, tetapi lebih jauh lagi, memiliki niat untuk mendiskreditkan dan menyerang individu-individu tertentu.
Selain itu, ada upaya untuk merusak legitimasi serta citra publik orang-orang yang menjadi target dari gerakan ini.
Tujuan akhir dari gerakan ini adalah untuk menjadikan situasi lebih kompleks dan rumit, sehingga mempengaruhi stabilitas politik yang ada. (fir)
Topics #Joko Widodo
